Samarinda, Satu Indonesia – Hutan mangrove di Kalimantan Timur era 1970-1980 luasannya mencapai 950 ribu hektare.
Namun seiring dengan kemajuan zaman, berbagai kegiatan pembangunan dan lainnya. Maka saat ini, luasan kawasan hutan mangrove di Benua Etam tersisa sekitar 174 ribu hektare.
Informasi ini diungkapkan Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji saat menjadi keynote speech pada Talkshow Hari Mangrove Sedunia dengan tema “Jospol Mangrove untuk Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Desa” di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda pada Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, deforestasi hutan mangrove di Kaltim dipengaruhi beberapa hal, yaitu kebijakan ruang (status kawasan), kebutuhan ruang (penggunaan lahan), pengelolaan/perizinan kawasan dan aksesibilitas/ketersediaan infrastruktur. Disamping itu, pemicu pembukaan lahan mangrove terbesar juda disumbang dari kegiatan pembukaan tambak.
“Ditemukan tambak-tambak yang kemudian terabalkan dan telah berubah menjadi semak mangrove. Sehinga diperlukan penguatan pelibatan masyarakat dalam upaya rehabilitasi ekosistem mangrove,” ungkap Wagub di Talkshow yang diinisiasi Tribun Kaltim bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).
Seno Aji lebih lanjut menjelaskan, Pemprov Kaltim telah membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kaltim, sebagai upaya untuk mengantisipasi kerusakan ekosistem mangrove, dan sebagai wadah koordinasi serta sinergi multi pihak terkait pengelolaan ekosistem mangrove di Kaltim.
Ia juga membeberkan tugas dari KKMD dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi kondisi ekosistem mangrove.
“Menyinergikan pelaksanaan dan monev program pengelolaan ekosistem mangrove antar sektor pusat, provínsi dan kab/kota, memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan dan pengembangan potensi mangrove, mendorong terwujudnya data dasar mangrove di Kaltim, mendorong dan memfasilitasi pembentukan KKMD kab/kota, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan KKMD kepada Gubernur selaku Ketua Umum Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi, dan kepada Pokja Mangrove nasional,” terangnya.
Wagub juga menyebut, pengelolaan mangrove di Kaltim bukan hanya tentang restorasi/ rehabilitasi, namun juga tentang perlindungan dan konservasi terhadap mangrove eksisting, serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana iklim.
“Kita juga perlu meningkatkan peran perempuan melalui pemberdayaan dan penguatan kapasitas dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan kelompok, perencanaan desa dan lainnya,” jelas Seno Aji dihadapan Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Unmul Samarinda, Irawan Wijaya Kusuma, BPDAS Mahakam Berau, Pimred Tribun Kaltim beserta jajaran, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa.
Redaksi
