Paser, Satu Indonesia – Anggota DPRD Paser Hamransyah menyinggung soal isu Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di Kelurahan Tanah Grogot, Desa Tapis, Desa Jone hingga Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot.
Ia menilai, persoalan ini sangat menghambat aktivitas ekonomi.
“Banyak warga yang ingin menjual beli tanahnya namun belum bisa karena status HPL tersebut,” ujar Hamransyah, Jum’at (8/8/2025).
Untuk itu, Hamransyah berharap pemerintah daerah bisa cepat menyelesaikan permasalahan ini.
Disamping itu, dirinya juga menyoroti isu program transmigrasi pemerintah pusat ke wilayah paling Selatan di Kalimantan Timur ini. Bahkan, sejumlah warga berencana menggelar aksi pada bulan Agustus ini di kantor DPRD Paser.
“Ini harus disikapi Pemkab Paser agar tidak jadi polemik,” tegas Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya menegaskan bahwa status HPL di Kelurahan Tanah Grogot, Desa Tapis, dan Desa Jone hingga Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot ini sudah dilepaskan oleh menteri terkait.
“Sudah bisa di proses,” tegasnya Sekda.
Kendati demikian, lanjut Katsul, mungkin secara teknisnya dapat dikonfirmasi langsung ke Badan Pertanahan di Paser.
Diketahui sebelumnya, lahan HPL ini ditetapkan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Nomor : 55/HPL/DA/82 tertanggal 18 Juni 1982.
Namun sejak puluhan tahun terakhir, wilayah yang direncanakan untuk kawasan transmigrasi ini telah menjadi kawasan permukiman warga. Bahkan, fasilitas umum, fasilitas sosial, hingga fasilitas Pemerintah Kabupaten Paser juga telah terbangun di wilayah HPL ini.
Redaksi
 Transmigrasi di Kelurahan Tanah Grogot, Desa Tapis, Desa Jone hingga Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot.){kind=link}