Jakarta, Satu Indonesia – Sebanyak 1.078 personel gabungan dikerahkan guna mengamankan aksi unjuk rasa sopir truk yang menolak penerapan aturan Zero Overdimension Overload (ODOL), atau nol toleransi terhadap kelebihan muatan dan dimensi.
Ribuan aparat tersebut ditempatkan di tiga titik utama lokasi demonstrasi: Kantor Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, serta Kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (2/7/2025).
“Jumlah personel pengamanan 1.078 personel,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro.
Ribuan personel itu terdiri dari 366 personel di Kantor Kemenhub, 326 personel di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan serta 386 personel di Gedung DPR/MPR.
Susatyo turut mengimbau kepada para peserta aksi untuk melakukan unjuk rasa dengan santun dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa ini dimotori Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) dan sejumlah asosiasi pengemudi logistik. Para pengemudi truk datang dari berbagai daerah.
Dalam aksi ini, massa mendesak agar bisa bertemu Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menko Infrasruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka mengancam tidak akan memindahkan truk yang diparkir di jalan jika tidak bisa bertemu menteri.
“Tawaran cuma satu. Menteri atau tidak bergerak sama sekali. Jadi bapak kepolisian tidak ada negosiasi, tidak ada tawar menawar. Menteri yang harus bertemu,” kata orator saat aksi.
Polisi saat ini juga tengah mengalihkan arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan imbas aksi demo tersebut. Berdasarkan pantauan, puluhan truk sudah terparkir berderet mulai dari sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat hingga seberang Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.