Samarinda, Satu Indonesia – Meskipun Kementerian PANRB telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 yang memberi ruang bagi fleksibilitas sistem kerja ASN melalui Work From Anywhere (WFA), Pemerintah Kota Samarinda belum akan menerapkan skema kerja WFA tersebut bagi para ASNnya.
Dalam keterangannya, Selasa (24/6/2025), Andi Harun menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum dapat dijalankan secara merata di semua daerah, dikarenakan perbedaan karakteristik budaya kerja serta kebutuhan koordinasi antarlembaga di tiap wilayah.
“Kita tidak bisa menyamaratakan. Penerapan WFA sangat tergantung pada kesiapan masing-masing daerah, terutama dari sisi budaya kerja,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, Pemerintah Kota Samarinda saat ini masih mengandalkan kehadiran langsung ASN dalam menjalankan pelayanan publik dan memastikan koordinasi berjalan optimal.
Bagaimanapun, efektivitas kerja dan kolaborasi antarperangkat daerah dirasa akan lebih terjaga lewat pertemuan tatap muka.
“Ini bukan semata-mata soal cara kerja, tapi tentang bagaimana mendorong produktivitas dan capaian kinerja. Dengan kondisi sekarang, kami menilai kehadiran fisik masih lebih mendukung,” ucapnya.
Wali Kota juga mengungkapkan bahwa penerapan kerja dari luar kantor membutuhkan proses transisi budaya kerja yang tidak instan. Oleh karena itu, konsep tersebut perlu disosialisasikan secara bertahap sambil menilai kesiapan internal. Sehingga penundaan pelaksanaan WFA ini adalah tepat, hingga nanti ditemukan skema yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kerja daerah.
“Pasti ada kemungkinan ke sana, tapi bertahap. Kita mulai membangun budaya kerja yang adaptif dulu, supaya ketika diterapkan, ASN tetap bisa produktif meski tidak hadir secara fisik,” tuturnya.