Samarinda, Satu Indonesia – Pemkot Samarinda telah memberikan himbauan kepada seluruh warga agar tetap waspada akan bencana banjir dan longsor hingga akhir bulan Mei ini.
Banjir dan longsor memang telah lama menjadi momok tersendiri di Kota Tepian. Menurut Suwarso selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda, ada dua faktor utama pemicu munculnya tanah longsor di Samarinda, yaitu karakteristik tanah yang labil dan curah hujan yang tinggi.
Dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025), Suwarso mengungkapkan bahwa lokasi longsor di Lempake baru-baru ini hanyalah satu dari sekian banyak titik rawan yang tersebar di wilayah kota.
Karakteristik tanah yang labil, curam, serta miskin vegetasi, memperparah risiko yang setiap saat bisa berubah menjadi bencana. Potensi longsor besar karena di samping curam, tanahnya juga mudah bergerak dan lapisan bawah sudah banyak mengandung air.
Data BPBD mencatat setidaknya ada 16 titik longsor yang terjadi saat hujan deras mengguyur Samarinda pada 12 Mei 2025. Sebagian besar wilayah tersebut memiliki komposisi tanah yang serupa, yakni berpasir di lapisan atas, dan lempung di lapisan bawah.
Menurut Suwarso, kombinasi ini berbahaya lantaran lapisan bawah tanah tidak menyerap air, melainkan hanya menahannya.
“Jenis tanah di Kalimantan hampir sama. Berpasir, di bawahnya lempung, dan hanya menahan. Ketika tidak sanggup menahan air, maka tanah yang di atas tergelincir. Itulah risiko di Samarinda dan Kalimantan,” jelasnya.
Peringatan ini sejalan dengan kebijakan tegas Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang langsung meninjau lokasi bencana dan memerintahkan pemasangan plang peringatan serta melarang aktivitas pembangunan di daerah lereng.
“Bahkan Pak Wali menyampaikan larangan membangun di daerah lereng. Tapi sudah diberi plang, kalau masih ada yang membangun artinya melanggar aturan,” ujarnya.
Saat meninjau lokasi longsor yang memakan korban satu keluarga di Lempake, Selasa (13/5/2025), Wali Kota Andi Harun mengungkapkan bahwa pemerintah setempat sebelumnya telah memberikan peringatan kepada pemilik lahan agar tidak membuka kawasan pemukiman baru di atas bukit. Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan.
“Lurah Lempake sebelumnya sudah menyampaikan bahwa lokasi ini tidak layak untuk sebagai tempat pemukiman. Tetapi tanah lokasi tersebut hak yang bersangkutan, mereka memiliki hak untuk tetap membangun,” ujar Andi Harun.
Sebagai langkah pencegahan, Wali Kota menyatakan akan segera memasang papan larangan untuk mencegah pembukaan permukiman baru di area yang rawan tersebut.
“Untuk sementara tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan tinggal di sini,” tegasnya.
Pemerintah Kota juga mengimbau kepada warga di sekitar lokasi kejadian untuk secara bertahap mencari alternatif tempat tinggal yang lebih aman, guna menghindari risiko bencana yang serupa.
“Mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga, bahkan kepada semua warga yang tinggal di bukit. Tinggal di daerah rawan longsor itu, sangat membahayakan diri dan keluarga,” pungkas Andi Harun.
Ancaman bencana di Samarinda yang kedua tak lain ialah banjir. Genangan air acapkali menggenangi banyak titik di kota Samarinda apabila terjadi curah hujan tinggi dan naiknya muka air sungai.
“Banjir masih naik di daerah Bengkuring, Griya Mukti. Ini karena curah hujan tinggi, pasang tinggi, namun kita diuntungkan dengan pintu air di Waduk Benanga dengan status waspada 77,9 berdasarkan informasi dari BWS Wilayah IV,” ucap Suwarso.
Lebih jauh, fenomena banjir kini juga mulai merambah kawasan yang sebelumnya relatif aman, seperti Loa Janan. Menurut laporan dari camat setempat, air yang menggenangi wilayah itu tidak hanya berasal dari hujan lokal, melainkan juga kiriman dari wilayah luar Samarinda.
“Info dari Camat Loa Janan bahwa sumber air dari curah hujan lokal, ada juga yang dari luar Samarinda, dari Purwajaya. Itu menambah beban wilayah, sehingga genangannya lebih tinggi,” lanjut Suwarso.
Untuk menanggulangi masalah ini, Pemkot Samarinda berencana membangun kanal di wilayah Perumahan Hj Saleh, Loa Janan, yang akan langsung terhubung ke Sungai Mahakam. Namun upaya ini harus lebih dahulu menuntaskan proses pembebasan lahan.
“Pak Wali menyampaikan agar segera dilakukan pembayaran untuk pembebasan lahan supaya bisa segera dilakukan pembuatan kanalnya,” tutup Suwarso.