Samarinda, Satu Indonesia – Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menerima audiensi Persatuan Guru dan Tenaga Pendidik Honorer Kalimantan Timur di ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (7/5/2025) lalu.
Dalam kesempatan itu Wagub Seno Aji didampingi oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Rahmat Ramadhan, dan Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN BKD Kaltim Andri Prayugo.
Sementara dari Persatuan Guru dan Tenaga Pendidik Honorer Kaltim terdiri dari perwakilan guru dan tenaga pendidik (tendik) SMA/SMK dari Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Kutai Kartanegara, yang turut didampingi PGRI Kaltim.
Dalam audiensi yang digelar, mereka membawa 10 tuntutan ke Pemprov Kaltim. Gaji mereka belum dibayar sejak Januari 2025, tak ada tunjangan hari raya, hak cuti, mendapat akses BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Para guru dan tenaga pendidik honorer dari berbagai kota ini juga meminta agar mereka bisa mendapat gaji bulanan. Selama ini, mereka hanya menerima pendapatan yang dihitung per hari atau per jam pelajaran.
Jika memungkinkan status mereka yang masih honorer bisa bersulih rupa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau PPPK paruh waktu.
Menanggapi permintaan itu, Wagub Seno mengaku pengangkatan bukan perkara mudah. Pemprov tentu ingin ada solusi terbaik bagi penggawa mutu sumber daya manusia ini bisa terakomodasi dalam seleksi PPPK yang sudah dua edisi dibuka.
Tapi birokrasi berbicara lain, mereka yang masa kerjanya belum menyentuh dua tahun pasti gagal dalam verifikasi administrasi.
Saat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Gubernur Rudy Mas’ud, kata Seno, sudah menyuarakan hal ini ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara –Reformasi Birokrasi hingga Badan Kepegawaian Nasional.
“Pak Gubernur sudah mengajukan permohonan, Kaltim membuka seleksi PPPK tahap ketiga,” katanya.
Pelaksanaan seleksi PPPK tahap kedua, Kaltim jadi yang tercepat se-Indonesia. Seleksi sudah beres dan kini tinggal menunggu jadwal pengumuman dan pelantikan dari pusat.
“Jadi masih ada peluang mengusulkan lagi,” lanjutnya.
Ada sekitar 2.306 orang kuota untuk perekrutan untuk mengutamakan formasi guru.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, Kaltim butuh banyak guru. Pemprov ingin mendongkrak kualitas SDM di tanah Etam. Dan pemenuhan jumlah pengajar yang berkualitas sangat diperlukan.
Pemprov tentu berupaya agar guru di sekolah negeri atau swasta mendapat insentif yang cukup, tanpa ada gaji yang telat dibayarkan. Secepatnya, tukas dia, BKD akan bersurat ke pusat. meminta dibukanya seleksi PPPK tahap ketiga.
