Samarinda, Satu Indonesia – Meskipun telah resmi dilarang, keberadaan gerai penukaran uang pecahan kecil di pinggir jalan kembali marak di Kota Samarinda. Dengan alasan sudah menjadi tradisi tahunan, nyatanya praktik ini melanggar aturan yang berlaku.
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Samarinda Nomor 300/0798/011.04 yang diterbitkan pada 24 Februari 2025 lalu, Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda memang telah jelas melarang jasa penukaran uang liar di sepanjang jalan di kota Samarinda.
Namun, praktik jasa penukaran uang ini tetap nakal dan nekat beroperasi di Kota Samarinda. Diantaranya ialah mereka yang terpantau di kawasan sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Sungai Kunjang, Samarinda.
Demi menjaga ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda menggelar razia terhadap gerai penukaran uang musiman yang beroperasi tanpa izin di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Sungai Kunjang tersebut pada Senin (24/3/2025).
Dengan tujuan untuk mencegah kemacetan, menjaga estetika kota, serta mengurangi risiko peredaran uang palsu, Kasatpol PP Samarinda Anis Siswantini pada Senin (24/3/2025) menegaskan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari upaya menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum.
“Kami memahami bahwa ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, tetapi aturan harus ditegakkan. Gerai-gerai ini tidak memiliki izin dan beroperasi di lokasi yang bisa mengganggu lalu lintas serta membahayakan pedagang maupun pengguna jalan,” jelas Anis, dikutip Selasa (25/3/2025).
Saat razia berlangsung, beberapa pemilik gerai terlihat panik dan langsung meninggalkan lapak mereka untuk menghindari petugas. Meskipun tidak ada pedagang yang diamankan, Satpol PP berhasil menyita empat spanduk yang digunakan untuk menarik perhatian pengendara.
Gerai-gerai ini umumnya menawarkan pecahan uang kecil dalam nominal Rp 5.000, Rp 10.000, hingga Rp 20.000, dengan biaya jasa tertentu. Meski tampak sederhana, praktik ini bisa merugikan masyarakat jika dilakukan tanpa transparansi, selain juga meningkatkan risiko peredaran uang palsu.
Lebih lanjut Anis menegaskan, bahwa pihaknya akan terus melakukan patroli di berbagai titik yang sering dijadikan tempat operasional gerai penukaran uang ilegal.
“Kami akan memastikan gerai-gerai ini tidak kembali beroperasi di lokasi yang dilarang. Jika pelanggaran terus berulang, tindakan lebih tegas akan kami pertimbangkan,” ucapnya.
Menanggapi anggapan bahwa razia ini menghambat tradisi masyarakat, Anis menjelaskan, bahwa pemerintah tidak melarang aktivitas penukaran uang, tetapi mengarahkan agar dilakukan di tempat yang sesuai dengan aturan.
“Kami tidak ingin menghalangi masyarakat dalam menukarkan uang untuk keperluan Lebaran. Namun, ada tempat yang lebih aman dan resmi untuk itu, seperti bank atau lembaga penukaran yang berizin. Penukaran di pinggir jalan rawan menimbulkan berbagai masalah, dari kemacetan hingga potensi peredaran uang palsu,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui Pemkot Samarinda telah mengajak warga untuk menukarkan uang di tempat-tempat resmi agar lebih aman dan terhindar dari potongan jasa yang tidak wajar, yakni melalui Layanan Retail di Masjid Islamic Center Samarinda, Layanan Terpadu di Mall City Centrum Samarinda, 16 Loket Perbankan di Wilayah Kerja KPW BI Provinsi Kaltim, dan juga Layanan Online Melalui ttps://pintar.bi.go.id . Namun ternyata masih banyak warga Samarinda yang melakukan transaksi penukaran di gerai-gerai liar pinggir jalan.
Dengan adanya razia ini, Satpol PP Samarinda berharap masyarakat lebih sadar akan pentingnya mengikuti aturan demi menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib dan nyaman menjelang hari raya.
“Ini bukan sekadar penegakan aturan, tetapi juga demi kenyamanan bersama. Kita semua ingin menyambut Idulfitri dengan suasana yang aman, tertib, dan nyaman,” tutup Anis.