Jakarta, Satu Indonesia – Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti soal kewenangan para penegak hukum untuk menentukan keadilan harus bertindak adil dalam mengadili perkara agar dapat dipercaya oleh masyarakat.
Kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat (17/1/2025), Cucun menegaskan bahwa jangan sampai penegak hukum justru mengambil keuntungan bahkan terjadi transaksional.
“Kemarin kan banyak hal yang mungkin muncul tentang salary atau segala macam ini kan harus menjadi, jangan sampai ada moral hazard atau apa pun yang terjadi di kalangan para penegak keadilan itu,” kata Cucun, dilansir dari Kumparan, Sabtu (18/1/2025).
“Makanya ditata salarynya juga, gajinya dinaikin, jangan sampai nanti ada kebocoran-kebocoran terkait kebijakan yang sudah terjadi seperti kemarin,” tambahnya.
Dari beberapa putusan pengadilan belakangan menuai kontroversi, kata dia, misalnya saja vonis terdakwa korupsi kasus timah, Harvey Moeis yang merugikan negara Rp 300 triliun tetapi hanya divonis 6,5 tahun penjara.
Cucun menyebut pimpinan DPR turut mendukung langkah Komisi III yang salah satu tugasnya pengawasan lembaga hukum agar betul-betul diawasi mulai dari penyelidikan hingga tuntutan. Menurutnya, hal tersebut juga menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto.
“Sekarang juga sudah mulai pengawasan-pengawasan bagaimana di aparat, dari mulai proses penyelidikan, Penyidikan, sampai ke penuntutan, bahkan sampai keputusan itu kita DPR ikut mengawasi penuh,” ungkapnya.
“Penegakan hukum bagaimana para penegak-penegak hukum, baik itu ada di unsur Kepolisian, Kejaksaan, kemudian juga KPK, sekarang betul-betul ditata bagaimana Pak Prabowo,” tandasnya.
Redaksi