satuindonesia.co.id, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta pada Rabu (21/11/2024) mengatakan pihaknya mencatat jumlah produksi hasil perikanan hingga Oktober 2024 sebanyak 10,24 juta ton.
Jumlah tersebut, katanya, belum termasuk rumput laut sebanyak 8,02 juta ton.
“Produksi perikanan dan rumput laut mencapai 18,26 juta ton yan terdiri atas produksi ikan hasil tangkapan sebesar 5,36 juta ton, ikan hasil budi daya sebesar 4,88 juta ton dan rumput laut sebesar 8,02 juta ton,” ujar Menteri Trenggono, dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (21/11/2024).
Sejalan dengan itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga Oktober 2024 pendapatan mencapai angka Rp1,76 triliun, lebih tinggi dibandingkan pendapatan sepanjang tahun lalu Rp1,69 triliun.
Kemudian nilai ekspor hasil perikanan hingga September 2024 tercatat mencapai USD4,23 miliar dolar atau naik 3,1 persen dibandingkan periode serupa di tahun lalu. Nilai tersebut menempatkan surplus neraca perdagangan perikanan hingga USD3,87 miliar.
Menteri Trenggono menambahkan, capaian-capaian tersebut masih bisa ditingkatkan mengingat masih adanya sisa waktu di tahun 2024. Di sisi lain, KKP terus menyokong produktivitas pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, antara lain melalui penyaluran berbagai bantuan pemerintah, bantuan pinjaman modal, hingga pendampingan langsung oleh para penyuluh perikanan di lapangan.
“Sementara realisasi anggaran KKP sampai dengan 15 November 2024 ditambah dengan outstanding kontrak telah mencapai 80,23 persen atau sebesar Rp5,36 triliun dari pagu efektif sebesar Rp6,68 triliun,” terangnya.
Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Trenggono turut mengungkapkan harapan penambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp7,65 triliun, dari pagu yang disiapkan Kementerian Keuangan untuk KKP sebesar Rp6,22 triliun.
Anggaran tersebut akan dipakai untuk pelaksanaan program ekonomi biru dan pelaksanaan program-program prioritas nasional.
“Kami sangat optimis bahwa sektor kelautan dan perikanan yang dikelola secara ekologis berbasis ekonomi biru yang menempatkan sebagai panglima dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan kontribusi perekonomian umat, mendukung penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto mengapresiasi sejumlah capaian KKP mulai dari penyerapan anggaran, raihan PNBP, hingga surplusnya neraca perdagangan perikanan. Dia berharap, KKP mampu bekerja lebih optimal di sisa tahun untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.
Dia juga meminta KKP menjaga kinerja kinerja di tengah efisiensi anggaran menteri, khususnya terkait pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.
“Komisi IV DPR RI meminta kepada KKP untuk tetap berkomitmen tidak akan merealokasi anggaran yang bersifat berhubungan dengan masyarakat kelautan dan perikanan,” ujarnya.
Redaksi