satuindonesia.co.id, Balikpapan – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menghadiri Monitoring Evaluasi dan Pre Laporan Data Desa Presisi (DDP) Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pj Akmal Malik, mengatakan data desa presisi yang saat ini tengah dilakukan di Kukar bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor, agar para kepala desa dan lurah mempunyai basis data sebagai perencanaan pembangunan desa.
“Kepala desa nanti punya marwah untuk menchallange kebijakan ataupun program yang tidak sesuai dengan kondisi di desanya,” kata Akmal.
Jadi, kepala desa tidak hanya menerima kebijakan atau program yang diberikan, karena sudah memiliki data presisi bagaimana program pembangunan yang sesuai dengan wilayahnya.
“Inilah esensi otonomi daerah, bapak ibu menguasai secara detail apa yang ada di wilayah masing-masing,” tegas Akmal saat di Ball Room Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (14/11/2024).
Akmal teringat pidato Presiden Prabowo pada saat kampanye menyoroti banyak terjadi kebocoran anggaran karena tidak tepat sasaran.
“Anggaran yang besar bisa tidak tepat sasaran, jika tidak didukung data yang jelas,” katanya.
Dia mencontohkan, bagaimana data desa presisi di Penajam Paser Utara (PPU) bisa menjadi rujukan dalam pembayaran klaim untuk tenaga rentan.
Sebelumnya data yang harus dibayar sebanyak 5.400 tenaga rentan dengan besaran Rp100 ribu. Namun setelah dilakukan pemetaan drone partisipatory mapping, (by name, by address) data yang muncul hanya sekitar 1000 tenaga rentan.
“Jadi hanya 30 persen, hampir 70 persen bocor tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Akmal tidak menyalahkan siapapun karena menurutnya sistem pendataan selama ini salah sebab tidak melibatkan desa maupun kelurahan dan data yang disampaikan juga tidak valid.
“Ini karena kita tidak punya sistem melihat tenaga rentan secara cepat,” katanya.
Redaksi
 Kabupaten Kutai Kartanegara.){kind=link}