satuindonesia.co.id, Ternate – Upaya pencarian korban hilang akibat banjir bandang Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara masih dilakukan tim gabungan masih pada Rabu (28/7/2024).
Sejauh ini tinggal satu warga yang belum berhasil ditemukan sejak bencana tersebut terjadi pada Minggu dini hari kemarin.
Pada pagi tadi, Rabu (28/7/2024) sekitar pukul 07.30 waktu setempat, tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas memulai pencarian di lokasi terdampak.
Operasi pencarian diawali dengan menurunkan dua ekor satwa K-9 miliki kepolisian. Namun, upaya identifikasi lokasi korban hilang oleh satwa tersebut belum membuahkan hasil.
Operasi pencarian hari ini dihentikan sementara untuk kepentingan keamanan dan keselamatan petugas gabungan. Pada siang tadi, hujan yang turun di bagian hulu mengakibatkan adanya aliran air yang dapat membahayakan petugas di lapangan. Para personel gabungan yang didukung dengan alat berat akan melanjutkannya pada esok hari.
Hingga hari ini, Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Banjir Bandang Kelurahan Rua mencatat korban meninggal 18 warga. Mereka yang luka-luka telah mendapatkan perawatan medis dari tim kesehatan setempat. Sedangkan pengungsian, sebanyak 150 jiwa berada di SMK 4 Kastela untuk sementara waktu.
Pendampingan BNPB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan pendampingan operasionalisasi Posko yang berlokasi di Kantor Wali Kota Ternate. Melalui pengaktifan organisasi tanggap darurat ini, penanganan akan berjalan secara optimal.
Pendampingan di fase tanggap darurat yang dilakukan di antaranya terkait administrasi pemanfaatan dana siap pakai (DSP), manajemen gudang logistik, penyajian data dan informasi dan pemetaan spasial.
Rapat koordinasi Posko di hari kedua ini dikoordinasikan BNPB melalui Deputi Bidang Penanganan Darurat Brigjen TNI Lukmansyah dan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Dr. Lilik Kurniawan.
Berkenaan dengan pemetaan spasial, BNPB melalui Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan bersama Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana mengerahkan personel dan drone untuk memotret kawasan terdampak, seperti kondisi hulu, aliran material bebatuan dan topografi setempat.
Analisis spasial ini dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam penentuan relokasi atau pun mitigasi bencana. Pada konteks relokasi, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mengatakan, perlu analisis yang komprehensif, misalnya nanti terkait dengan persoalan sosial.
Menurutnya, warga yang tidak terdampak dan berada di kawasan bahaya enggan untuk relokasi. Ini tentunya menjadi tantangan pemerintah daerah setempat untuk memberikan pemahaman risiko kepada masyarakat sehingga mereka bersedia relokasi.
“Mereka yang tidak terdampak (di kawasan bahaya), warga yang memiliki rumah yang masih utuh, ini memang mau dipindah? Ini yang saya maksud persoalan sosial,” ujar Lilik, dilansir dari BNPB.
Dirinya menambahkan, hal tersebut perlu dikaji dan dikomunikasikan kepada berbagai pihak dalam rangka desain program relokasi sebagai solusi berkelanjutan. Hal tersebut selanjutnya juga harus dikomunikasikan kepada masyarakat.
“Tentu ini akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang mereka percaya,” tambah Lilik.
Terkait dengan manajemen gudang logistik, personel BNPB memberikan penjelasan kepada BPBD Kota Ternate mengenai tata kelola, seperti pencatatan penerimaan-pengeluaran dan penataan barang.
Selain itu, pendampingan BNPB juga dilakukan pada administrasi pemanfaatan DSP yang akuntabel.
Redaksi
.){kind=link}