satuindonesia.co.id, Jakarta – Aksi unjuk rasa dari lintas kalangan masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa, aktivis, artis, hingga komedian menyampaikan penolakan revisi Undang-undang Pilkada yang bakal diparipurnakan oleh anggota DPR di kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis (22/8/2024) sekira pukul 09.30 WIB.
Pasalnya, hasil rapat kordinasi yang dikebut Baleg DPR pada Rabu (21/8/2024) dinilai masyarakat membegal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh partai Buruh dan partai Gelora.
Tampak pagar gerbang Pancasila Gedung MPR/DPR/DPD yang berlokasi di Jalan Gelora, Senayan, Jakarta pada Kamis (22/8/2024) sekira pukul 14.45 WIB rubuh oleh aksi massa yang menolak revisi RUU Pilkada tersebut.
Aparat polisi berpakaian tameng lengkap beserta pelindung badan pun bersiaga dengan pengamanan tiga lapis. Begitu pula, dengan mobil barakuda yang disiagakan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, tampak botol-botol plastik minuman kemasan berserakan di depan pagar yang dilempari oleh massa aksi.
Tampak bendera Universitas Trisakti, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan bendera merah putih berkibar di antara kerumunan massa aksi.
Aksi massa kompak bersama-sama meneriakkan Sumpah Pemuda sembari mengepalkan tangan. Tampak pula flare berwarna hijau ditembakkan di antara massa aksi mahasiswa tersebut.
Selain menolak RUU Pilkada, massa aksi juga terdengar menyampaikan penolakan terhadap Revisi UU TNI dan Polri yang bergulir di DPR RI.
Alhasil, Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang rencananya digelar hari ini, batal digelar dan dijadwal kembali dengan alasan jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum.
Untuk mengamankan aksi ini, polisi telah menyiapkan sebanyak 2.975 personel untuk mengantisipasi pengamanan unjuk rasa di dua kawasan itu yakni Gedung MK dan MPR/DPR RI.
Jumlah personel tersebut terdiri dari satuan tugas daerah (Satgasda) sebanyak 1.881 personel, satuan tugas resor (Satgasres) sebanyak 210 personel, bawah kendali operasi (BKO) TNI dan pemerintah daerah sebanyak 884 personel
Unjuk rasa yang berujung ricuh itu tak hanya terjadi gedung DPR, di sejumlah daerah seperti di Semarang, Makassar, Bandung hingga Maluku pun berujung ricuh.
Redaksi
 sekira pukul 09.30 WIB.){kind=link}