satuindonesia.co.id, Balikpapan – Menindak lanjuti laporan masyarakat tentang adanya dugaan kecurangan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa SMA dan SMK.
Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah negeri di Kota Balikpapan pada Kamis (4/7/2024).
Awal sidak, ke SMK Negeri 6 Balikpapan. Disana, jelas Akmal, rombongan Pemprov Kaltim diterima Kepala Sekolah Agus Prihanto.
Lalu, ke SMAN 5 Balikpapan diterima Waka Kesiswaan Dwi Suryani dan diakhiri SMKN 1 Balikpapan diterima Kepala Sekolah Mujadi.
“Kita sudah keliling sidak. Sesuai laporan terkait PPDB dan penutupan sudah dilakukan 26 Juni 2024,” jelas Pj Gubernur, dilansir Antara, Jum’at (5/7/2024).
Ia lanjut menjelaskan bahwa untuk mengetahui kronologis proses PPDB yang banyak menuai kritikan para orang tua tersebut. Pihaknya telah menggali berbagai informasi yang berkembang di masyarakat kepada para guru dan Kepala Sekolah, .
“Ternyata yang menjadi masalah adalah perbedaan standar nilai dari lulus masing-masing SMP sangat berbeda. Yaitu, ada yang memberikan nilai tinggi dan ada juga yang dibawah standar. Sehingga, lulusan mereka tidak bisa masuk sekolah favorit di SMA maupun SMK,” ungkapnya.
Selanjutnya, Akmal meminta agar Pemprov Kaltim melalui OPD terkait dalam hal ini Disdikbud Kaltim bisa mengkoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait standar nilai lulusan SMP itu.
“Maksud saya harus ada kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan kota dengan Pemprov Kaltim. Ada standar nilai itu. Agar di ujung tahun tidak ada lagi jor-joran memberikan nilai,” imbuhnya.
Artinya, “Kita harus objektif agar anak-anak yang lulus SMP bisa masuk sekolah negeri. Tentu, ini jadi pekerjaan rumah kita bersama,” timpal Akmal yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim M Kurniawan.
Kenapa demikian, sambungnya, ketika mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri enggan masuk di sekolah swasta.
Karena itu, “Sekolah swasta juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas kompetensi lulusan mereka. Termasuk, kualitas SDM tenaga pengajar dan program penunjang di masing-masing sekolah tersebut,” tandas Dirjen Otda Kemendagri ini.
Redaksi