 usai terjadinya serangan siber ransomware.){kind=link}
satuindonesia.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) usai terjadinya serangan siber ransomware.
Ikhwal ini diungkapkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jum’at (28/6/2024).
“Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN,” kata Muhammad Yusuf, mengutip Antara, Sabtu (29/6/2024).
Namun, dirinya belum bisa menyebutkan ada berapa banyak instansi yang akan diaudit terkait serangan siber ini.
Sebab, selama ini memang belum pernah dilakukan audit tata kelola maupun finansial PDN.
“Belum, kan (baru akan diaudit) karena kasus ini,” ungkapnya.
Yusuf juga mengaku tidak mengetahui seberapa besar dampak serangan siber ini terhadap berbagai instansi pemerintahan.
“Aku nggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu,” ujarnya.
Selain itu, Kepala BPKP ini juga tidak menyebutkan berapa lama waktu yang ditargetkan sampai keseluruhan proses audit selesai.
“Secepatnya, the sooner the better (makin cepat makin baik),” tegas Yusuf.
Sementara itu, pada Senin (24/6/2024), pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi sebanyak 211 instansi terdampak insiden serangan siber PDNS 2.
Lalu, pada Selasa (25/6/2024), teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas insiden PDNS 2.
Kendati demikian, pada Rabu (26/6/2024), tercatat sudah ada sebanyak 44 instansi yang siap untuk melakukan pemulihan data, sementara sisanya masih dalam proses.
Dari semua itu, lima instansi telah melayani kembali masyarakat setelah melakukan migrasi data.
Sebelumnya, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian sudah menjelaskan ke Komisi I DPR RI ihwal serangan siber terhadap PDNS 2.
Budi Arie menyebut tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya.
“Tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data,” kata Budi Arie singkat dalam wawancara cegat setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024) malam.
Ia menegaskan upaya pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan. Kominfo menargetkan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024.
Redaksi