satuindonesia.co.id, Penilaian pestasi atas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga (K/L) tidak akan memiliki nilai jika prosesnya ditempuh secara kotor.
Ikhwal ini disampaikan Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Minggu (9/6/2024).
Misalnya, adanya transaksi saat audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurut Agus, berbagai kasus yang muncul terkait dengan penyelewengan kewenangan oleh lembaga pemeriksaan keuangan tersebut telah menggerus kepercayaan publik sehingga integritasnya saat ini sangat diragukan.
“Harusnya opini BPK itu tidak bisa lagi dijadikan acuan bahwa pengelolaan keuangan daerah itu benar atau tidak. Kan auditnya oleh oknum diselewengkan,” ujar Agus Pambagio, mengutip tirto.id, Senin (10/6/2024).
Padahal, sebutnya, tata kelolanya jelas, tapi kan penulisannya diselewengkan.
“Sehingga orang di-branding seenaknya. Saya tentu enggak asal ngomong lah bukti di pengadilan pun begitu. Ujungnya kan duit lagi,” tambahnya.
Agus lanjut menambahkan, demikian pula prestasi atas pengelolaan keuangan yang diraih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari sejumlah institusi bisa dianggap tidak akan bernilai baik jika dalam penilaian opini oleh BPK masih dilakukan secara transaksional, alias diperjual belikan para oknum.
“Sebelum saya jawab lagi, Anda percaya BPK? mau WDP, WTP atau apa kan bisa diselesaikan dengan bayar kan? Ya kan ujung-ujungnya duit. Kalau saya sudah tidak percaya lagi. Lihat saja nanti hasil auditnya, pemeriksaannya. Saya bicara juga sesuai dengan fakta pengadilan soal jual beli WTP,” jelas Agus.
Dirinya pun mencontohkan soal nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 40 persen menguap begitu saja.
“Patut diduga ada keterlibatan oknum BPK di dalamnya,” ungkapnya.
Agus juga menilai kondisi demikian terjadi lantaran BPK lebih banyak diisi oleh orang-orang berlatar belakang politik, bukan orang-orang yang independen.
“Kan sudah terbukti di pengadilan. Terus apa yang kita harapkan? Memang kita masih percaya kepada audit-audit karena buktinya udah nggak karuan kan,” imbuhnya.
Sebelumnya, terungkap fakta adanya jual beli opini WTP dalam pembacaan berita acara pemeriksaan (BAP) anak buah Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Hermanto di persidangan.
Menyikapi ramainya diperbincangkan persoalan itu, anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad pun meminta dilaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap BPK RI.
“Perlu dilakukan Evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemeriksaan oleh auditor ke entitas obyek pemeriksaan. Mulai dari rekruitmen anggota BPK RI, Sistem Pendidikan Auditor, SOP pemeriksaan entitas obyek, hingga mekanisme pengawasan internal,” kata Kamrussamad, Kamis (9/5/2024) lalu.
Redaksi
 tidak akan memiliki nilai jika prosesnya ditempuh secara kotor.){kind=link}