 K.H. Ma’ruf Amin menerima laporan perkembangan dan permasalahan Perumahan Rakyat.){kind=link}
satuindonesia.co.id, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima laporan perkembangan dan permasalahan Perumahan Rakyat.
Hal itu diungkapkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) dalam keterangan pers nya kepada awak media usai pertemuan yang berlangsung tertutup dengan Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta, pada Selasa (30/04/2024).
“Kami melaporkan beberapa perkembangan yang terjadi di dunia perumahan kita,” ujar Ketua Umum DPP HIMPERRA Ari Tri Priyono, dalamnketerangan resminya, dikutip Kamis (2/5/2024).
Tahun lalu dikatakannya, FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang menjadi program pemerintah kita, kuotanya 220 ribu [unit].
“Alhamdulillah tercapai sepenuhnya. Tahun ini ada masalah, ketika kuota yang diketok 160 ribu, [unit]” ucap Ari.
Kendati begitu menurutnya, jumlah tersebut jauh dari jumlah rumah yang diperlukan oleh rakyat. Ia pun memprediksi, kuota 160 ribu unit akan habis pada pertengahan tahun.
Usai mencoba berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, ditambahkannya, HIMPERRA memperoleh jawaban dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa secara prinsip, kuota FLPP tersebut telah disetujui untuk sama jumlahnya dengan tahun yang lalu.
“Menkeu telah menyampaikan kuotanya itu disetujui sama dengan tahun lalu, tapi di pelaksananya belum ada. Oleh karena itu, kami meminta bantuan Bapak Wakil Presiden,” ujar Ari.
Selain itu, HIMPERRA juga memberikan saran kepada Wapres agar keberadaan bank tanah dapat membesar dan menjadi alat distribusi tanah oleh pemerintah kepada rakyat yang memerlukan. Ari juga mengatakan, HIMPERRA menitipkan masukan kepada pemerintah yang akan datang melalui Wakil Presiden, agar pemerintah memiliki kementerian yang khusus menangani masalah perumahan rakyat.
“Sehingga berbagi persoalan perumahan rakyat itu akan lebih cepat diselesaikan, dan program utama pemerintah untuk menyelesaikan backlog nasional kita sebanyak 9,7 juta [rumah] itu bisa selesai,” tutupnya.
Redaksi