satuindonesia.co.id, Jakarta – Film dokumenter Dirty Vote yang berdurasi 1 jam 57 menit yang dirilis jelang Pemilu di akun youtube itu mengejutkan berbagai kalangan dan menuai respon yang pro maupun kontra.
Kendati begitu, 3 pakar hukum tata negara ambil peran dalam film tersebut menyelipkan pesan gamblang akan berbagai hal demokrasi termasuk potensi dan design kecurangan yang terungkap di Pemilu 2024.
Film ini memaparkanucapan Presiden Jokowi yang berbeda-beda terkait dengan masuknya anak-anaknya ke dunia politik, ketidaknetralan para pejabat publik, wewenang dan potensi kecurangan kepala desa, anggaran dan penyaluran bansos, penggunaan fasilitas publik, hingga bagaimana pelanggaran etik di lembaga-lembaga negara.
Menngutip detik.news, “Semua rencana ini tidak di desain dalam semalam, juga tidak didesain sendirian. Sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif untuk mengakali Pemilu itu sebenarnya disusun bersama. Mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama,” kata Feri Amsari
“Persaingan politik dan perebutan kekuasaan desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak. Yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan, dimana dia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran,” ungkap Zainal Arifin Mochtar.
“Tapi sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya di banyak negara dan sepanjang sejarah. Karena itu untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tak perlu kepintaran atau kecerdasan, yang diperlukan cuma 2, mental culas dan tahan malu,” pungkas Bivitri Susanti.
Di akhir film dokumenter Dirty Vote, dituliskan siapa saja orang-orang, lembaga dan organisasi yang terlibat sebagai kolaborator dalam film ini.
Mereka yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Redaksi