Hari Tani Nasional 2023, Aliansi Petani dan Nelayan Gelar Aksi Damai di DPRD Balikpapan

satuindonesia.co.id, Balikpapan – Indonesia merupakan negara Agraris, dan Indonesia disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dikutip dari kemdikbud.go.id.

Untuk itu, Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Petani Nelayan (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Kalimantan Timur (Kaltim) dan termasuk Asosiasi Angkutan Darat memanfaatkan Hari Tani Nasional 2023 untuk menyampaikan aspirasinya dengan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Balikpapan, Senin (25/9/23).

Para pengunjukrasa ini pun menuntut agar Pemkot Balikpapan untuk segera merealisasikan reforma agraria, jaminan pasar, permodalan, dan pendampingan teknologi.

Mengutip ibukotakini, Ketua SPI Kaltim, Wahyu mengatakan tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Kota Balikpapan, menginginkan pemerintah dapat laksanakan pembaharuan agraria melalui redistribusi tanah kepada petani, sesuai dengan arahan Presiden RI pada pertemuan di Istana Jakarta pada tanggal 23 November dan 3 Desember 2020. Libatkan SPI dalam gugus tugas Reforma Agraria di Kota Balikpapan maupun di Kaltim.

Kemudian, ia meminta untuk stop kriminalisasi petani dan nelayan. Ketiga, untuk wujudkan kedaulatan pangan yakni produksi, benih, pupuk, teknologi permodalan, alsintan dan jaminan pasar serta wujudkan hak dan perlindungan petani yaitu hak atas tanah, hak atas produksi, hak atas benih, hak atas budidaya, hak atas pasar dan hak atas permodalan.

Keempat, meminta Pemerintah memastikan perlakuan yang sama pada semua organisasi petani untuk mendapatkan hak subsidi atau bantuan lainnya dan tuntutan kelima dapat wujudkan ekonomi kerakyatan Kota Balikpapan yang berbasis koperasi.

Dalam pertemuan dengan perwakilan pengunjukrasa, DPRD Kota Balikpapan akan menindak lanjutinya dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) melalui komisi-komisi yang ada di DPRD Kota Balikpapan.

Wakil Ketua DPRD, Budiono menyatakan, ada banyak aspirasi yang diterima DPRD Balikpapan dalam rangka Hari Tani Nasional ini. Diantaranya, petani Balikpapan yang tidak memiliki lahan dan terdapat beberapa kegiatan mereka, ada yang tidak mendapat perhatian dari Pemerintah Kota.

“Salah satunya pupuk, penyuluhan dan bantuan-bantuan lain yang selama ini belum menjadi perhatian yang serius terutama di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan,” ucapnya, usai memimpin audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Senin (25/9/23).

Lebih lanjut Budiono menambahkan, para nelayan mengeluhkan kesulitan dalam menangkap ikan yang diakibatkan oleh arus lalu lintas kapal di Teluk Balikpapan semakin ramai.

Sementara itu, untuk tuntutan agar Perda Ketenagakerjaan Kota Balikpapan bisa segera di paripurnakan dan di sahkan.

Budiono menuturkan “Jadwal Bapamperda sudah kita lakukan harmonisasi di Provinsi dan sebentar lagi akan kita berikan pendapat akhir, setelah itu di sahkan,”.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan juga menambahkan, dari serikat pekerja tadi juga menyarankan soal pelatihan-pelatihan pekerja di Kota Balikpapan. Dimana DPRD sebenarnya juga memiliki Perda CSR yang digunakan untuk mengakomodir tenaga kerja lokal dan diatasnya terdapat undang-undang.

“Aksi ini akan ditindaklanjuti dengan di adakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP). Para peserta audiensi tadi (aliansi Petani dan Nelayan) akan diundang kembali oleh dewan untuk menggelar RDP bersama mitranya masing-masing,” tutupnya.

Redaksi