satuindonesia.co.id, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengutus Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengusut dugaan korupsi dalam penyelenggaraan PON XXI 2024 yang dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara.
Kabag Penum Biro Penmas Divhumas Polri, Kombes Pol. Erdi Murlan Chaniago di Jakarta Sabtu (14/9/2024) dalam keterangannya mengungkapkan bahwa hal ini merupakan respon Polri dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait fasilitas yang tidak memadai.
Dia menyebutkan satgas yang terdiri dari personel Bareskrim, Polda Aceh, dan Polda Sumut ini akan bertugas untuk melakukan pendampingan, monitoring, dan klarifikasi terkait potensi penyelewengan dana.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo meninjau langsung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI ke Sumatera Utara.
Saat temu pers di Media Centre, Santika Dyandra Hotel, pukul 22.45 WIB, Jumat malam (13/9/2024), Dito menyampaikan permohonan maaf. Selanjutnya, ia melakukan sejumlah agenda yang dilakoninya di Medan, diantaranya langsung meninjau venue-venue di Sport Centre Sumut, dan mengecek kelayakan konsumsi atlet dan penyelenggara PON XXI Aceh-Sumut.
“Persiapannya sangat baik, walau sebagian proses belum selesai. Saya sudah melihat, banyak berita-berita positif yang potensi untuk dikeluarkan. Saya sudah melihat konsumsi juga venue itu aksesnya dari belakang, di depan ditutup karena ada kunjungan (presiden),” kata Dito didampingi Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni.
Politisi Partai Golkar ini menyebut, sejumlah berita negatif yang viral di sosial media tidak sebanding dengan kesiapan Sumut (tuan rumah) yang luar biasa. Terkait akses venue voli ruangan yang belakangan menuai sorotan netizen, sudah direspon cepat dengan pengerasan jalan.
“Venue voli juga luar biasa, AC-nya juga sudah didesain bagus. Apalagi venue atletik juga sudah tersertifikasi dunia. Nah berita-berita seperti ini perlu kita tampilkan,” jelasnya.
Mengenai laporan ke pihak aparat penegak hukum atau APH seperti Kejagung dan Bareskrim Polri baru-baru ini, kata Dito, soal dugaan penyelewengan dana dan penyelenggara PON hanya sekadar respon setelah melihat berita negatif PON di media sosial.
“Itu saya kemarin merespon berbagai tudingan hanya karena ada segelintir pemberitaan terkait akses dan makanan. Saya merespon bahwa kami dan penyelenggara PON diperkuat bapak presiden, Kepres 24 tahun 2024. Dimana ada dua satgas, satgas pelaksana diketuai oleh saya, dan satgas pendampingan tata kelola PON dikepalai wakil jaksa agung, anggotanya deputi BPKP, kabareskrim Mabes Polri, Kejaksaan Agung diwakili Jamintel. Pasti dengan semua satgas itu sudah kombain. Pasti semua keputusan semua ada penjaganya. Mari sukses PON secara prestasi dan administrasi. Media tolong beritakan betapa indahnya PON di Sumut,” tambahnya.
Upaya yang dilakukan Menpora lantaran merespon informasi yang beredat di sosial media (sosmed), soal opini yang tidak baik.
“Jadi saya melakukan pembelaan. Dari awal saya sampaikan semua dari awal ada pendamping. Soal penyelewengan dan korupsi juga sudah ada pendampingan. Mohon maaf persiapan yang kurang pas, kami Menpora, daerah dan PB PON semua kerja keras,” tandas Dito.
Sebelumnya, Kapolri mengaku bakal mengusut dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumatra Utara.
Jika terbukti adanya penyelewengan dana, dirinya akan mempersiapkan penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
“Polri tentunya akan menunggu, kalau memang ada fakta dan bukti bahwa terjadi penyelewengan dana PON kami akan mempersiapkan penyidik-penyidik kami untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan,” kata Kapolri di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024).
Redaksi
 khusus untuk mengusut dugaan korupsi dalam penyelenggaraan PON XXI 2024 yang dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara.){kind=link}