satuindonesia.co.id, Samarinda – Himpunan Pemuda Mahakam telah menggelar diskusi publik belum lama ini di Papie Cafee, Jalan KH Abdurrasyid, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (13/12/ 2023).
Diskusi tersebut, terkait isu soal politik dinasti dengan tema Selamatkan Demokrasi Dari Cengkraman Politik Dinasti.
Dalam diskusi publik itu, terdapat 3 narasumber yaitu Yustinus Sapto Hardjanto selaku Budayawan Kaltim, S. Roy Hendrayanto Dosen Untag Samarinda, dan Ahmad Naelul Abrori Ketua PMII Cabang Samarinda.
Di kesempatan itu, para narasumber mengingatkan kepada puluhan audiens yang hadir supaya mencermati isu-isu politik terkini.
Diantaranya mencermati langkah dari Presiden Joko Widodo, yang dalam tanda kutip memberi kemudahan bagi putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi Capres di Pemilu 2024 dan dinilai tidak bagus dalam dunia perpolitikan.
Budayawan Kaltim, Yustinus Sapto Hardjanto menilai isu politik dinasti sudah tidak terlalu menjadi perhatian masyarakat yang akhirnya dianggap hal biasa.
“Pada kenyataannya undang-undang kita tidak mengatur soal itu, tetapi kalau melihat dari sisi etis atau kepantasan publik, saya kira kita harus menilai lebih dalam,” terang Yustinus.
Point pentingnya, kontestasi politik tidak hanya sekedar dilihat dalam pelanggaran undang-undang namun juga harus dilihat dari kepantasan publik.
“Menurut hemat saya, Presiden Jokowi tidak menunjukkan itu bahkan terkesan menggunakan kekuasaan untuk meloloskan anaknya,” ungkapnya.
Dalam undang-undang Pemilu, kata Yustinus telah diatur conflict of interest spert calon tidak boleh terikat dengan petahana. Namun nyatanya itu tidak digugat, karena secara konstitusional tidak membatasi soal itu.
Jika ingin meningkatkan mutu demokrasi, imbuh Budayawan Kaltim itu mestinya harus dipastikan kepemimpinan atau pergantian kepemimpinan dilakukan secara reguler atau ada rotasi.
“Sehingga kekuasaan yang akan mengarah buruk atau penyelewengan bisa lebih dikritisi, karena sejatinya orang-orang di lingkaran kekuasaan tidak terikat dengan perkoncoan maupun persaudaraan atau hubungan darah,” tegasnya.
Yustinus mengajak pemilih muda agar selektif dalam memilih pemimpin, dan sebagai pemilih juga harus rasional membandingkan.
Dalam artian melihat problem saat ini, dan lima tahun ke depan kehidupan dalam konteks bernegara maupun bangsa seperti apa, dan harus menilai dari hal itu.
“Harus memilih, menjatuhkan pilihan dengan semangat rasional, visi–misi, rekam jejak, kapasitas, kapabilitas sebagai pemimpin,” pungkasny.
Akademisi Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Samarinda S. Roy Hendrayanto menilai putusan Mahkamah Konstistitusi (MK) mengenai syarat pencapresan yang telah diputuskan oleh Paman Gibran, mantan Hakim MK Anwar Usman sah secara aturan.
“Kalau dalam hukum sah saja, tetapi dalam politik tidak benar,” sebutnya.
Ia beranggapan, politik dinasti tidak jauh berbeda dengan sebelum masa reformasi tahun 1998.
“Artinya politik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), cuman sekarang namanya sudah berubah yang disebut sebagai politik dinasti, bagian dari pada nepotisme tadi, sebetulnya dilarang dalam undang-undang,” singgung Roy.
Secara pribadi, Ia menganggap sepanjang tidak melanggar aturan maka nepotisme sah-sah saja.
Namun yang dilakukan dan dipertontonkan ke publik sebaliknya, bahkan terkesan untuk melanggengkan kekuasaan.
“Bagaimana yang seharusnya melanggar aturan tetapi dibuat sedemikian rupa untuk bisa tidak melanggar aturan, nah ini yang menjadikan etika politiknya tidak ada. Menurut hukum sah, tetapi dalam beretika politik, ini kan meramu, bahwa untuk membuat sistem maka jadilah penguasa, seolah-olah penguasa adalah segalanya bagi undang-undang tersebut, bisa merubah kapan saja, nah ini buktinya demokrasi yang kebablasan dari amanat 1998 tadi,” ungkapnya.
Generasi muda harus menentukan pilihan tidak hanya pada Capres-Cawapres saja di Pemilu 2024, melainkan juga pada Pileg dan Pilkada dan harus cermat dalam memilih pemimpin.
“Kalau capres teman-teman bisa memilih, pilih, pilah dan transparan. Kita sudah melihat debat dari 3 capres mana punya visi misi jelas, mana emosian, mana yang punya program secara gamblang disampaikan,” bebernya.
Untuk caleg juga harus belajar, melihat apa yang diinginkan anak muda, generasi milenial dan gen z saat ini.
Roy berharap pemilih muda bisa mengenal calon pemimpinnya meski tidak bersentuhan langsung, dari pengenalan itu bisa belajar mencermati dan melihat apa yang terjadi.
“Banyak membaca serta melihat agar mendapat rekomendasi diluar belajar formal, memilih lah yang sesuai hati nurani dan memperjuangkan kalian semua,” pintanya.
Ketua PMII Cabang Samarinda Ahmad Naelul Abrori beranggapan Pemilu 2024 memang harus di sadari dengan proses demokrasi kekinian, yang sudah masuk pada era transparansi atau keterbukaan.
“Semua masyarakat yang memilih, berhak mengetahui apa dan bagaimana track record dari para calon pemimpin,” tegasnya.
Ahmad mengingatkan agar pemilih pemilih pemula harus berpartisipasi, sekaligus memahami visi misi serta gagasan dari para calon.
“Kita harus selalu mengedepankan kontestasi gagasan bagi pemimpin muda kita, jangan sampai hanya kepentingan saja,” imbuhnya.
Selain itu, masing-masing track record juga penting agar bersama-sama menciptakan negara yang baik, sebagaimana istilah baldatun toyyibatun warabbun ghafur.
Sehingga, kata Ahmad pilihan ada ditangan generasi muda untuk melanjutkan kepemimpinan ke depan.
“Jadi, kita akan menjadi negara yang selalu mendapat balutan keselamatan, kesejahteraan, dan tentu kemaslahatan untuk seluruh warga negara Indonesia,” pungkasnya.
Redaksi
